Konsolidasi Masyarakat Sipil Harus Ada Wujud Kongkritnya

Ada dua kekuatan politik di Indonesia, yaitu partai politik dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). Ada beragam bentuk OMS, diantaranya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Lembaga Kajian dan Riset Independen serta Organisasi Masyarakat (ORMAS) seperti NU, Muhammadiyah, dan lain-lain. Partai politik menempatkan kadernya di lembaga legislatif untuk mengawasi dan mengkritisi pemerintahan lewat kerja-kerja parlementer. Sedangkan OMS mengawasi dan mengkritisi pemerintahan lewat cara ekstra parlementer atau parlemen jalanan, diantaranya berupa aksi demontrasi.

Tentu saja, cara yang paling efektif dalam mengawasi dan mengkritisi pemerintahan adalah melalui lembaga legislatif. Itu sesuai dengan pembagian tugas dalam sistem ketatanegaraan. Namun sayangnya kualitas lembaga legislatif kita saat ini nggak bisa terlalu banyak diharapkan.

DPR paling tidak dipercaya publik

Sayangnya lagi kekuatan masyarakat sipil tidak terkonsolidasi dalam satu kekuatan. Sudah ada yang mewacanakannya namun belum ada yang mulai mewujudkan dalam bentuk kongkritnya.

pentingnya konsolidasi masyarakat sipil s.id/kmsid

Di video wawancara dengan Helmi Yahya, Pak Imam B. Prasodjo, seorang sosiolog dari UI, menyampaikan harapan akan munculnya sebuah kelompok orang-orang rasional yang lebih kuat dan lebih berbaris yang tidak ikut terseret polarisasi serta bukan yang punya kepentingan politik. Nggak kalah penting, Pak Imam menyinggung soal pembiayaannya. Bagaimanapun lembaga seperti itu harus hidup. Menurut beliau, idealnya berasal dari saweran banyak orang, tapi jumlah sawernya nggak boleh gede-gede. Jumlahnya harus dibatasi untuk menghindari conflict of interest. Menurut Pak Imam mungkin saat ini bukan lagi eranya figur-figur tunggal yang kita harapkan (misalnya) menjadi bapak bangsa atau ibu bangsa. Sekarang eranya kekuatan kolektif. Nah siapa yang jadi konduktornya?

Sambil menunjukan buku yang baru akan dibacanya, Pak Imam menyampaikan, “Dalam situasi abnormal seperti ini harus diselesaikan oleh orang abnormal juga”.

Dulu waktu membuat akun Twitter @SinergiRakyat, saya kepikiran menjadikannya sebagai nama partai politik, walaupun saya sadar itu hampir mustahil. Setelah tahu betapa mahalnya biaya mendirikan partai, saya semakin sadar bahwa yang kepikiran saya itu memang mustahil.

mendirikan partai itu memang mahal

Mewujudkan ide gerakan politik #SinergiRakyat sebagai bentuk kongkrit Konsolidasi Masyarkat Sipil, menurut saya masih masuk akal. Walaupun saya tidak pernah berkiprah di OMS manapun. Saya akan mencoba menjalin silaturahmi dengan para aktivis yang berkiprah di OMS-OMS. Saya mengakui, mengkonsolidasikan mereka bukanlah perkara mudah.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *